Undang-Undang Buruh Malaysia
Undang-undang buruh di Malaysia bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja dan memastikan kesejahteraan mereka. Terdapat beberapa undang-undang utama yang mengatur hubungan kerja di Malaysia, termasuk:
1. Akta Kerja 1955
Akta ini merupakan undang-undang buruh utama di Malaysia. Ia mencakup berbagai aspek hubungan kerja, termasuk:
- Jam kerja
- Cuti
- Upah
- Keselamatan dan kesehatan di tempat kerja
- Pemutusan hubungan kerja
2. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994
Akta ini bertujuan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan pekerja di tempat kerja. Ia mewajibkan majikan untuk:
- Menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat
- Melakukan penilaian risiko
- Melatih pekerja tentang keselamatan dan kesehatan
- Melaporkan kecelakaan kerja
3. Akta Kesatuan Sekerja 1959
Akta ini mengatur pembentukan dan pendaftaran serikat pekerja. Ia juga melindungi hak pekerja untuk berunding secara kolektif dengan majikan mereka.
4. Akta Pertikaian Hubungan Industrial 1967
Akta ini mengatur penyelesaian pertikaian hubungan industrial melalui negosiasi, mediasi, dan arbitrase.
5. Akta Gaji Minimum 2019
Akta ini menetapkan gaji minimum untuk pekerja di sektor swasta.
Hak-Hak Pekerja
Undang-undang buruh di Malaysia menjamin hak-hak tertentu bagi pekerja, seperti:
- Hak untuk bekerja dalam lingkungan yang aman dan sehat
- Hak atas upah yang adil
- Hak atas cuti
- Hak untuk berorganisasi dan berunding secara kolektif
- Hak atas perlindungan dari diskriminasi dan pelecehan
Kewajiban Majikan
Majikan berkewajiban untuk:
- Mematuhi undang-undang buruh
- Menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat
- Membayar upah tepat waktu
- Memberikan cuti sesuai dengan ketentuan hukum
- Berunding dengan serikat pekerja secara itikad baik
- Menghormati hak-hak pekerja
Pelaksanaan dan Penegakan
Kementerian Sumber Manusia bertanggung jawab untuk menegakkan undang-undang buruh di Malaysia. Pekerja yang merasa haknya dilanggar dapat mengajukan pengaduan ke Departemen Tenaga Kerja.
Perkembangan Terbaru
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Malaysia telah melakukan beberapa perubahan pada undang-undang buruh, termasuk:
- Peningkatan gaji minimum
- Perluasan cakupan cuti berbayar
- Pengenalan skema perlindungan sosial baru
Undang-undang buruh di Malaysia terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja yang berubah. Dengan memastikan keseimbangan antara hak-hak pekerja dan kewajiban majikan, undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan harmonis di Malaysia.
